Dukung Tata Kelola Keuangan yang Baik, Kanwil Kemenkum Bali Aktif Berpartisipasi dalam Evaluasi
DENPASAR – Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Bali turut serta aktif dalam Kegiatan Evaluasi Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Hukum Periode Triwulan III Tahun 2025. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Biro Keuangan Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum secara daring pada Rabu (5/11).
Kegiatan yang bertujuan menindaklanjuti Catatan Hasil Reviu Inspektorat Jenderal atas Laporan Keuangan Kementerian Hukum Triwulan III Tahun 2025 ini dibuka secara resmi oleh Kepala Biro Keuangan, Sri Yusfini Yusuf. Dalam sambutannya, Karo Keuangan menyampaikan apresiasi atas sinergi dan kolaborasi lintas satuan kerja yang telah berupaya menyelesaikan penyusunan laporan keuangan tepat waktu dan memenuhi aspek akuntabel. Beliau menekankan pentingnya menjaga kualitas laporan keuangan agar tetap andal, transparan, dan berkelanjutan. Upaya ini merupakan komitmen Kementerian Hukum untuk mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang telah diraih secara berturut-turut.
Di akhir sambutannya, Karo Keuangan Sri Yusfini menyampaikan selamat mengikuti evaluasi Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Hukum Periode Triwulan III Tahun 2025, dan berharap kegiatan ini dapat menjadi momentum untuk memperkuat validitas dan integritas data keuangan sehingga laporan yang dihasilkan semakin berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan.
Turut hadir mewakili Kanwil Kemenkum Bali adalah Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, I Nengah Sukadana, didampingi JF Analis Pengelola Keuangan APBN Muda beserta staf pengelola keuangan pada masing-masing bagian/bidang.
Kepala Kanwil Kemenkum Bali, Eem Nurmanah, dalam keterangan tertulisnya menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran atas komitmen dan kerja kerasnya dalam menjaga kualitas laporan keuangan dan pengelolaan aset negara.
“Keterlibatan aktif seluruh jajaran dalam proses evaluasi ini menjadi wujud nyata komitmen Kanwil Kemenkum Bali dalam mendukung tata kelola keuangan yang baik dan akuntabel,” tegas Kakanwil. Beliau juga menghimbau agar jajaran Kanwil Kemenkum Bali terus menjaga integritas data dan meningkatkan profesionalitas dalam setiap proses pelaporan.
Dengan terselenggaranya kegiatan evaluasi ini, diharapkan seluruh unit kerja, termasuk Kanwil Kemenkum Bali, dapat memastikan kesesuaian, kelengkapan, dan keandalan data Laporan Keuangan serta Laporan BMN. Tujuan utamanya adalah untuk mendukung terwujudnya tata kelola keuangan negara yang transparan dan akuntabel di lingkungan Kementerian Hukum dan memberikan dasar yang kuat bagi pengambilan keputusan di tingkat pusat maupun daerah. (*)
